LKjIP Kecamatan Medan Amplas Tahun 2025

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TA. 2025

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-ERUkk6eHN9qOr-zwwyEtBfb3bg813S4VN887UWkdMULzfGhRwQ

KECAMATAN MEDAN AMPLAS
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan berpedoman Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.
Penyusunan LKjIP Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Tahun 2025 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Tahun 2025–2029. Laporan ini memuat perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran dan evaluasi capaian kinerja selama Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, Januari 2026
Plt Camat Medan Amplas

FERNANDA, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19781124 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR. i
DAFTAR ISI ii
BAB I 3
PENDAHULUAN. 3
1.1        LATAR BELAKANG.. 3
1.2        TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 4
1.3      ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN UTAMA.. 18
1.4        SISTEMATIKA PENYAJIAN.. 20
BAB II 21
PERENCANAAN KINERJA. 21
2.1      RENCANA STRATEGIS 21
2.2     TUJUAN DAN SASARAN 27
2.3      TARGET KINERJA TAHUNAN 31
2.4      PENETAPAN KINERJA.. 32
2.5      STANDAR PENILAIAN KINERJA.. 39
BAB III 41
AKUNTABILITAS KINERJA. 41
3.1   CAPAIAN KINERJA KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025. 41
3.2   REALISASI KEUANGAN.. 63
BAB IV. 78
PENUTUP. 78
4.1 TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA.. 78
4.2 KENDALA PELAKSANAAN.. 78

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.
Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun anggaran 2025, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan yang mengacu pada Peraturan Menterei PANRB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Medan Amplas dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal Tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Medan Amplas dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Amplas;
Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Medan Amplas pada Tahun berikutnya.
Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Medan Amplas adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah: Bab 6 Paragraf 1 Pasal 102. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Camat mempunyai tugas :

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
Mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum;
Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
Membina dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan; dan
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan PerundangUndangan.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Amplas mengacu pada PP Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Medan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Camat.
Sekretaris, membawahkan:
- sub bagian umum; dan
- sub bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

SUBBAG KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM

CAMAT

SEKRETARIS

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

                          : Garis Komando
                          : Garis Koordinasi
Komposisi :
Camat                              : 1 Orang
Sekretaris Camat           : 1 Orang
Kepala Sub Bag             : 2 Orang
Kepala Seksi                   : 5 Orang
Fungsional : - Orang
Staf                                   : 14 Orang

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan adalah:

Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
5. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
7. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akunTabel;
8. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
9. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
10. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang- undangan;
11. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akunTabel;
Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
5. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
6. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
7. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
8. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akunTabel;
9. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
10. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
12. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
13. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
6. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akunTabel;
7. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akunTabel;
6. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
7. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akunTabel;
6. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
7. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
5. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
6. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
7. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
8. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akunTabel;
9. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
10. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
12. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN UTAMA

Pada potensi besar yang di miliki Kecamatan Medan Amplas dalam berbagai bidang, mulai dari wisata alam dan lingkungan, ekonomi kreatif, pelayanan publik, infrastruktur, hingga sosial budaya masyarakat masih terdapat sejumlah isu strategis dan permasalahan yang perlu ditangani secara sistematis guna mewujudkan pembangunan wilayah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Adapun isu strategis / permasalahan yang ada di Kecamatan Medan Amplas Adalah sebagai berikut:
1.         Isu Strategis Alam dan Lingkungan
            Wilayah Kecamatan Medan Amplas memiliki Sungai di sepanjang wilayah Kecamatan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan lingkungan seperti pencemaran air, minimnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, dan belum optimalnya sistem pengelolaan sampah menjadi hambatan utama dalam pengembangan sektor ini. Isu strategis yang muncul:
Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan pentingnya sistem pengelolaan sampah.

2.         Isu Strategis Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Masyarakat
Ekonomi kreatif dan kerajinan tangan merupakan potensi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Namun, terbatasnya akses terhadap pelatihan dan pendampingan, serta belum optimalnya kualitas SDM menjadi tantangan serius. Masalah ini diperkuat dengan ketidaksesuaian antara keterampilan masyarakat dan kebutuhan pasar kerja.
Isu strategis yang muncul:
•          Keterbatasan akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat.
Solusinya memerlukan penyediaan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar dan mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pelatihan.

3. Isu Strategis Pelayanan Publik dan Pemerintahan
Kinerja pelayanan publik Kecamatan Medan Amplas masih menghadapi berbagai hambatan seperti rendahnya inovasi berbasis teknologi, lemahnya tata kelola, keterbatasan akses layanan, dan kualitas SDM aparatur yang belum merata. Kondisi ini memperkuat persepsi masyarakat terhadap lambannya birokrasi dan rendahnya kualitas layanan pemerintah.
Isu strategis yang muncul:
•           Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
•           Lemahnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah.
•           Ketimpangan akses dan kualitas layanan antar kelurahan.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM, serta digitalisasi layanan publik agar lebih responsif dan efisien.

4. Isu Strategis Infrastruktur dan Transportasi
Pertumbuhan wilayah yang pesat tidak dibarengi dengan peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi publik yang memadai. Kondisi jalan yang rusak, drainase buruk yang menyebabkan banjir, serta kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan harian masyarakat.
Isu strategis yang muncul:
•          Perlunya Penambahan Rute Bus Listrik sebagai sarana transportasi umum untuk menampung penumpang yg ada di Terminal Amplas
•           Perlunya peningkatan infrastruktur jalan dan perbaikan drainase serta tranportasi publik
Program pembangunan infrastruktur harus difokuskan pada peningkatan konektivitas antar wilayah dan perbaikan fasilitas dasar masyarakat.

5. Isu Strategis Sosial dan Budaya
Di bidang sosial kemasyarakatan, kemiskinan, kawasan kumuh, serta tantangan kerukunan sosial antar etnis menjadi isu yang menonjol. Perkembangan urbanisasi yang tidak terencana juga mengakibatkan kepadatan dan penurunan kualitas permukiman. Di sisi lain, warisan budaya lokal juga mulai terancam punah karena kurangnya regenerasi dan perhatian.
Isu strategis yang muncul:
•           Pemukiman dan kepadatan tinggi akibat urbanisasi tidak terencana.
•           Hilangnya nilai-nilai budaya lokal secara bertahap.

Strategi penanganan meliputi penguatan ketahanan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, dan pelestarian budaya lokal melalui pendidikan dan kegiatan komunitas.

1. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Kata pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
1.3 Isu Strategis / Permasalahan Utama
1.4 Sistematika Penyajian
Bab II Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis (Renstra)

2.2 Tujuan dan Sasaran
2.3 Target Kinerja Tahun 2025
2.4 Penetapan Kinerja
2.5 Standar Penilaian Kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025
3.2 Realisasi Keuangan
Bab IV Penutup
4.1 Tinjauan Umum Tentang Keberhasilan Capaian Kinerja
4.2 Kendala Pelaksanaan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1         RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
A.           Visi Pembangunan Kota Medan
              Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks Pemerintah Kota Medan memerlukan arah kebijakan yang terarah , sistematis dan berbasis data guna mewujudkan daerah yang maju, berdaya saing , serta sejahtera bagi seluruh masyarakat . Dengan pertimbangan potensi daerah , dinamika sosial , serta prinsip pembangunan yang berkelanjutan , Pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sebagai landasan strategis dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan jangka menengah untuk lima tahun ke depan, Pemerintah Kota Medan menetapkan visi berikut: “Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data”
B         Misi Pembangunan Kota Medan
Dalam rangka mewujudkan visi "Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data", Pemerintah Kota Medan menetapkan tujuh misi utama sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
Misi ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelayanan publik yang prima, inklusif, dan berkeadilan. Selain itu, misi ini juga berfokus pada penguatan daya saing daerah, optimalisasi potensi ekonomi lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan inovasi teknologi, untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Misi Berbudaya

Misi Berbudaya Kota Medan bertujuan untuk menjadikan budaya sebagai kekuatan strategis dalam mendorong nilai jual kota sekaligus sebagai fondasi bagi terciptanya harmonisasi sosial di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah pertama yang diupayakan adalah membentuk budaya sebagai karakter masyarakat, sehingga nilai-nilai budaya tidak hanya dipelajari tetapi juga menjadi bagian hidup sehari-hari warga Medan. Upaya ini diperkuat dengan pembentukan Lembaga Budaya Kota Medan yang berperan sebagai pusat pengembangan, pelestarian, dan promosi kebudayaan lokal secara terstruktur dan berkelanjutan. Sebagai kota yang multietnis, pemberdayaan etnis menjadi kunci untuk menjaga inklusivitas, kesetaraan, dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam dinamika sosial dan pembangunan. Selain itu, pelestarian cagar budaya diarahkan untuk tidak hanya menjaga situs bersejarah, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai luhur sebagai bagian dari kearifan lokal yang relevan dengan tantangan kekinian. Dalam konteks kerukunan sosial, misi ini juga menargetkan terwujudnya budaya toleransi antarumat beragama melalui pendekatan sistematis seperti sertifikasi, penataan, dan pembinaan rumah ibadah secara bertahap, guna menciptakan ruang ibadah yang tertib, nyaman, dan inklusif. Sebagai simbol integrasi budaya, spiritualitas, dan kemajuan, pembangunan Islamic Center dirancang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, edukatif, dan kebudayaan yang terbuka bagi seluruh masyarakat. Seluruh target kinerja ini saling terkait dan saling memperkuat dalam membangun Kota Medan yang berkarakter, harmonis, dan berbudaya tinggi.

Misi Energik

Misi Energik Kota Medan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata serta berkeadilan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam rangka mewujudkan misi ini, pemerintah daerah menetapkan berbagai target kinerja yang terintegrasi dan saling mendukung. Salah satu prioritasnya adalah pembenahan dan peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta olahraga, yang bertujuan untuk memastikan akses yang setara bagi seluruh warga kota, tanpa terkecuali, termasuk di wilayah pinggiran. Selain itu, Medan diarahkan untuk menjadi pusat ekonomi dan bisnis utama di Sumatera Utara melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Untuk menciptakan keadila n ekonomi, dibangun pula pusat ekonomi kerakyatan berbasis UMKM di wilayah Medan Utara dan Pusat Industri Kecil (PIK) di kawasan padat penduduk, yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam aspek mobilitas dan konektivitas, misi ini diwujudkan melalui pembangunan transportasi umum yang terintegrasi dan aman, yang mendukung mobilitas harian warga serta memperkuat keterhubungan antarwilayah. Tak hanya itu, penataan infrastruktur dilakukan secara berbasis kebutuhan dan berkelanjutan, termasuk dalam modernisasi pasar tradisional agar tetap relevan dengan perkembangan zaman namun tidak kehilangan jati diri lokalnya. Misi ini juga mencakup pembangunan     fasilitas umum yang ramah bagi difabel dan disabilitas, s erta ruang p ublik yang ramah anak, sebagai bagian dari komitmen membangun kota yang inklusif dan manusiawi. Dengan demikian, peningkatan fasilitas di berbagai bidang menjadi pilar utama dari Misi Energik, untuk menciptakan Kota Medan yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga adil dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.
3.             Misi Ramah
Misi Ramah Kota Medan berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terbaik, dengan mengedepankan pendekatan berbasis data, riset, dan inovasi. Tujuan utama dari misi ini adalah menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, langkah konkret dilakukan melalui penataan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat sasaran, serta inklusif—yakni berpihak kepada seluruh warga termasuk penyandang disabilitas. Pelayanan publik diarahkan agar tidak sekadar administratif, tetapi juga mengandung nilai empati, sebagaimana diwujudkan melalui semangat birokrasi melayani dengan hati. Sebagai bagian dari transformasi digital, misi ini mencakup pembangunan sistem smart city yang terintegrasi dan komprehensif, di mana seluruh layanan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat dapat diakses dengan mudah melalui platform digital yang terkoordinasi. Untuk mendukung hal ini, diperlukan pembangunan sistem big data yang komprehensif guna memastikan setiap kebijakan dan pelayanan didasarkan pada informasi yang akurat dan real-time. Sistem ini akan menjadi fondasi dalam menyusun strategi pembangunan, pelayanan sosial, hingga penanganan krisis secara tepat. Lebih lanjut, sebagai wujud pelayanan yang adaptif, direncanakan pengembangan call center dan dashboard sistem yang terintegrasi, untuk menjembatani komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Dengan infrastruktur digital ini, aspirasi masyarakat dapat terserap secara cepat dan ditindaklanjuti secara efisien. Seluruh target kinerja tersebut saling mendukung untuk mewujudkan pemerintahan Kota Medan yang ramah, adaptif terhadap perubahan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik berbasis teknologi dan pendekatan kemanusiaan.

4.           Misi Tertib
Misi Tertib Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan penataan kota yang lebih teratur, cantik, rapi, dan bersih, sekaligus menanamkan budaya taat aturan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Misi ini lahir dari kebutuhan akan ruang kota yang tertata secara fungsional dan estetis, serta perilaku warga yang tertib dalam mendukung tatanan tersebut. Salah satu fokus utamanya adalah mengurai kemacetan, yang menjadi masalah utama di kota besar seperti Medan. Upaya ini dilakukan melalui penertiban terminal dan parkir liar, serta relokasi pedagang kaki lima dari bahu jalan agar lalu lintas kembali lancar dan ruang publik dapat digunakan secara optimal. Selain aspek fisik, misi ini juga menyasar pada perubahan pola pikir masyarakat melalui edukasi sejak dini tentang tertib berlalu lintas, yang bertujuan membentuk generasi sadar aturan. Untuk mendukung mobilitas yang lebih baik, dilakukan pula penataan jalur angkutan umum dalam kota, agar transportasi menjadi lebih efisien dan tertib. Di sisi lain, sosialisasi dan advokasi peraturan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas menjadi penting untuk membangun pemahaman dan dukungan terhadap penegakan aturan. Penegakan hukum dalam misi ini juga ditekankan dengan prinsip adil, tegas, dan konsisten, serta menerapkan sistem reward and punishment guna mendorong kepatuhan warga dan memberi apresiasi kepada yang taat. Penataan kota yang tertib tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga estetis, yang diwujudkan melalui pembangunan dan penataan taman kota sebagai ruang terbuka hijau yang indah, nyaman, dan dapat dinikmati semua kalangan. Seluruh target kinerja dalam misi ini saling terhubung untuk membentuk Kota Medan yang lebih nyaman, tertib, dan berwibawa di mata warganya maupun pengunjung.
5.           Misi Unggul
Misi Unggul Kota Medan diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus mendorong daya saing perekonomian kota agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Fokus utama dari misi ini adalah pembangunan manusia secara menyeluruh, baik    dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal.
Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan pendidikan yang unggul dan berprestasi, dengan mendorong kualitas pengajaran, fasilitas sekolah, serta pembinaan potensi peserta didik. Sejalan dengan itu, pembinaan atlet usia dini    juga menjadi strategi penting untuk membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berprestasi di bidang olahraga. Di bidang kesehatan, Misi Unggul menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas melalui pengobatan gratis, peningkatan layanan puskesmas dengan standar seperti rumah sakit, serta peningkatan mutu pelayanan BPJS agar masyarakat dari berbagai kalangan dapat merasakan manfaat sistem jaminan kesehatan secara adil dan merata. Selain itu, pengadaan ambulans gratis 24 jam berbasis kelurahan menjadi bentuk konkret pelayanan darurat yang responsif dan menjangkau hingga ke tingkat akar rumput. Pada aspek ekonomi, misi ini mendorong pengembangan sektor riil melalui UMKM yang kompetitif dan kreatif, sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Untuk memperkuat hal ini, dibentuk Badan Akselerasi Ekonomi Kreatif dan Promosi Kota Medan, yang berfungsi memperluas akses pasar, memfasilitasi pelatihan, serta mengangkat citra dan potensi kota. Penguatan ekonomi syariah juga menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi yang inklusif, etis, dan relevan dengan karakteristik sosial masyarakat Medan. Seluruh target kinerja ini saling menopang untuk menciptakan Kota Medan yang unggul dalam kualitas manusianya, kuat dalam struktur ekonominya, dan siap bersaing dalam menghadapi tantangan masa depan.
6.           Misi Aman
Misi Aman Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, dan bebas dari ancaman kejahatan serta bencana, demi menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Misi ini diwujudkan melalui berbagai program yang terfokus pada pencegahan, pengawasan, dan penanganan gangguan keamanan serta kedaruratan secara menyeluruh. Salah satu upaya utamanya adalah pembentukan Satgas Anti Narkoba hingga ke tingkat lingkungan, yang diperkuat dengan pendidikan pencegahan narkoba sejak dini di jenjang SD, SMP, dan SMA. Langkah ini tidak hanya menargetkan penindakan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan bahaya narkoba sejak usia dini. Sebagai bagian dari pendekatan humanis, misi ini juga mendorong peningkatan sarana rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali pulih dan produktif. Dalam menjaga ketertiban umum dan meningkatkan rasa aman di lingkungan warga, pengaktifan kembali Pos Kamling menjadi simbol partisipasi masyarakat dalam pengawasan wilayah secara swadaya. Untuk mendukung kecepatan respons terhadap situasi darurat, pemerintah merancang layanan darurat 24 jam berbasis kelurahan yang terintegrasi, agar masyarakat dapat segera mengakses bantuan kapan pun dibutuhkan. Selain itu, patroli keliling Satpol PP di zona rawan kejahatan dan pengadaan CCTV di titik-titik rawan menjadi strategi penting dalam menekan angka kriminalitas melalui pendekatan preventif dan pengawasan digital. Tak hanya dari aspek keamanan sosial, misi ini juga memperhatikan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pembentukan Satgas Siaga Bencana berbasis lingkungan. Satgas ini akan dilatih untuk merespons cepat terhadap potensi bencana seperti banjir, kebakaran, atau bencana lainnya dengan dukungan masyarakat sekitar. Keseluruhan target kinerja tersebut dirancang untuk membangun Kota Medan yang aman, tangguh, dan nyaman dihuni oleh seluruh warganya, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
7.           Misi Humanis
Misi Humanis Kota Medan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan. Misi ini berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dari tingkat keluarga hingga komunitas, dengan mengedepankan pendekatan partisipatif, inklusif, dan berbasis lingkungan. Salah satu strategi utama adalah pemberdayaan pelayanan kelurahan dan kecamatan, agar pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan warga menjadi lebih responsif, efektif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan sosial, dibentuk pula Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) serta Relawan Ketahanan Lingkungan, sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan sosial, ketertiban, dan kesiapsiagaan menghadapi tantangan di lingkungan masing-masing. Misi ini juga mencerminkan perhatian khusus terhadap kelompok rentan dan sektor informal melalui program pemberdayaan masyarakat nelayan, yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Selain itu, dibangun kelompok ramah keluarga berbasis lingkungan, sebagai wadah yang mendukung ketahanan sosial dari tingkat rumah tangga, serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan mendidik. Dalam lingkup ekonomi keluarga, program pemberdayaan ibu rumah tangga menjadi penyuluh keluarga dan pembangunan ketahanan ekonomi keluarga menuju keluarga mandiri menjadi instrumen penting dalam meningkatkan peran perempuan dan mendorong kemandirian rumah tangga. Tidak ketinggalan, perhatian diberikan pada generasi muda melalui pemberdayaan anak-anak putus sekolah dan anak-anak terlantar, agar mereka mendapatkan akses kembali terhadap pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang dapat mengembalikan masa depan mereka. Seluruh target kinerja ini saling terhubung untuk menciptakan masyarakat Medan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

2.2         TUJUAN DAN SASARAN
A. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Amplas. Perencanaan kinerja tersebut disusun untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, serta pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Rencana Strategis Kecamatan Medan Amplas Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Medan Amplas. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025–2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Amplas setiap tahunnya.
Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Medan Amplas Tahun 2025–2029 mengacu pada misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Medan Tahun 2025–2029, yaitu:

Misi Energik, dengan tujuan terwujudnya pembangunan kewilayahan dan lingkungan yang merata dan berkeadilan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, serta sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan dan aksesibilitas sarana dan prasarana secara merata.
Misi Humanis, dengan tujuan terwujudnya Kota Medan yang humanis dan berkeadilan, serta sasaran meningkatnya kualitas pemberdayaan keluarga dan perlindungan anak.
Misi Ramah, dengan tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang ramah dan responsif, serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh sumber daya manusia yang melayani, integrasi teknologi informasi, riset, dan inovasi.
Misi Aman, dengan tujuan terwujudnya Kota Medan yang aman dan nyaman, serta sasaran meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Kecamatan Medan Amplas menetapkan tujuan dan sasaran organisasi sebagai arah pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD. Hubungan antara tujuan dan sasaran Kecamatan Medan Amplas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Amplas Kota Medan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan dan aksessibilitas terhadap sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah	Terwujudnya kecamatan yang profesional dan akuntabel	Terwujudnya kecamatan yang profesional dan akuntabel	Persentase masyarakat yang mendapat manfaat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pemberdayaan keluarga dan perlindungan anak		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88)	B (88,1)	B (88,2)	B (88,3)	B (88,4)	B (88,5)
Meningkatnya kualitas, pelayanan publik berbasis SDM yang melayani, integrasi teknologi informasi, riset dan inovasi		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Darah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (68,7)	BB (70,5)	BB (70,75)	BB (71)	BB (71,25)	BB (71,75)
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat		Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dituangkan dalam langkah-langkah kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kecamatan Medan Amplas sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).
Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatn Medan Amplas Tahun 2025-2029, diperlukan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Meningkatkan potensi pemerataan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat;

Dengan arah kebijakan:

Mendorong pengoptimalan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat;
Meningkatkan nilai manfaat dana kelurahan;
Peningkatan infrastruktur untuk lingkungan;
Pengelolaan dana kelurahan yang berkualitas;
Mendorong penggunaan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dengan arah kebijakan:

Mengaktifkan sistem keamanan keliling;
Mendorong kolaborasi untuk kemanan dan ketertiban umum;
Optimalisasi forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk koordinasi kemanan dan ketertiban umum;
Edukasi kepada masyarakat terkait kemanan dan ketertiban;
Mewujudkan medan kondusif.

Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Dengan arah kebijakan:

Meningkatkan kinerja sdm;
Melakukan inovasi layanan;
Mengoptimalkan layanan publik;
Meningkatkan kinerja sdm pelayanan Kecamatan;
Mendorong layanan publik yang berkualitas;
Mewujudkan pelayanan publik prima

2.3 TARGET KINERJA TAHUN 2025

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu periode tertentu. Indikator kinerja disusun secara spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai, serta digunakan sebagai dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diemban. IKU berorientasi pada hasil (outcome) dan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, berbeda dengan indikator kegiatan yang digunakan untuk mengukur keluaran (output).
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Medan Amplas Kota Medan ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Tahun 2025–2029. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Medan Amplas Kota Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medan Amplas

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA
No	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	6	7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88)	B (88,1)	B (88,2)	B (88,3)	B (88,4)	A (88,5)
2	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (70,5)	BB (70,75)	BB (71)	BB (71,25)	BB (71,5)	BB (71,75)
3	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.4 PENETAPAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang dsertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap Tahunnya.
Dasar Perjanjian Kinerja adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama Tahun 2025.
Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, trasparan dan akuntabel, maka Kecamatan Medan Amplas telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. PERJANJIAN KINERJA
Kecamatan Medan Amplas
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (70,5)
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konfik Sosial Yang Ditangani	100%

No	Program	APBD	P-APBD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.677.237.685	22.636.684.840
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.591.505.916	5.272.390.591
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.773.010.650	1.650.411.650
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	171.248.000	155.000.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	902.075.600	381.238.100

Perjanjian Kinerja tersebut menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kecamatan Medan Amplas, mulai dari pimpinan unit kerja tertinggi hingga pelaksana, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta hasil penjabaran (cascading) dari Perjanjian Kinerja atasan. Dengan demikian, keterkaitan dan kesinambungan kinerja antar jenjang organisasi dapat terwujud secara selaras dan terukur.
Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tersebut, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan memperoleh dukungan anggaran dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) sebesar Rp 30.095.725.181,00 (Tiga Puluh Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang dialokasikan untuk pelaksanaan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) subkegiatan pada Tahun 2025.
Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Tahun 2025 disajikan pada Lampiran II.

B. KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Sebagai langkah Ianjutan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan penjabaran strategi pembangunan ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan. Untuk itu telah ditetapkan target kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut:

TABEL 2.4 KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025

No	Sasaran			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target
No	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target/ Satuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (70,50)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 Persen
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	100 Persen
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	968 Orang/bulan
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 laporan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
						1 paket
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 laporan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100 Persen
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
2	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1 Kegiatan
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Timbulan sampah yang terkelola	100 Persen
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan
3	Meningkatnya	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3 Kegiatan
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	200 Keluarga
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	8 Keluarga
5	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1050 Orang
				Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1250 Orang
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	100 Persen
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan

2.5 STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Kecamatan Medan Amplas Kota Medan.
Standar penilaian kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai capaian kinerja perangkat daerah terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, program, dan kegiatan. Dalam rangka mendukung analisis hasil kinerja Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, ditetapkan standar pencapaian kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai parameter penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja.
Standar penilaian kinerja tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengukuran, evaluasi, serta penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan kinerja pada periode berikutnya, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Interval Nilai Realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
76 % ≤ 90 %	Tinggi
66 % ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65 %	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 tahun 2017

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi/Target x 100%

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Hasil analisis tersebut didokumentasikan dan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja, serta sebagai dasar dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

Capaian kinerja Kecamatan Medan Amplas menunjukkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran strategis telah diukur berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan secara sistematis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi capaian kinerjanya pada Tahun 2025.
Dalam rangka memastikan keandalan dan kualitas pengelolaan kinerja, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang pada seluruh unit kerja. Evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi.
Capaian indikator kinerja sasaran mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Amplas, dengan rincian sebagai berikut:
Sasaran 1:
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Indikator kinerja:

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran 2:
Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan
Indikator kinerja:

Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran 3:
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Indikator kinerja:

Persentase masyarakat yang mendapatkan manfaat

Sasaran 4:
Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum
Indikator kinerja:

Persentase penanganan permasalahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta konflik sosial

Untuk setiap sasaran strategis tersebut di atas, dilakukan analisis capaian kinerja Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

1. 1. 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Tahun anggaran 2025 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025		Capaian 2025		Kategori
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88)	A (89,86)		102%		Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (70,5)		BB (70,6)		100%		Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%		100%		Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	100%		100%		Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja						100,5%		Sangat Tinggi

Sumber: kertas kerja perhitungan Capaian kinerja Tahun 2025

Berdasarkan data yang disajikan di atas, keempat indikator Kinerja Kecamatan Medan Amplas mendapat capaian 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Rata-rata capaian kinerja Kecamatan Medan Amplas pada Tahun 2025 mencapai 100% dan masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Medan Amplas Kota Medan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Medan Amplas tahun 2025-2029.

1. 1. 1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2025 merupakan Tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Medan Amplas 2021 – 2026. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Medan Amplas apabila disandingkan dengan Tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:
Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			2025
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	B (86,90)	A (91,25)	105%	B (88)	A (89,86)	102%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	B (65,50)	B (68,70)	105%	BB (70,5)	BB (70,6)	100%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

cat: realisasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
Berdasarkan data pada tabel 3.2 di atas, dari 4 (empat) indikator sasaran, dapat dijelaskan bahwa ada peningkatan trend realisasi pada 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai capaian 100% dan kategori capaian kinerja “sangat tinggi’. sedangkan 2 (dua) indikator sasaran tetap dibandingkan tahun lalu dengan kategori capaian kinerja “sangat Tinggi” dan ada penurunan trend realisasi pada 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai capaian 102% dan masih dikategori capaian kinerja “sangat tinggi’ dengan penjelasan sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Tahun 2025 menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan data realisasi kinerja tahun 2024 dari A(91,25) menjadi A(89,86) namun capaian realisasi pada sasaran ini adalah 102 % dari target yang ditetapkan yang mencerminkan kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Amplas yang baik. Secara umum realisasi kinerja pada indikator ini mencapai target kinerja yang diperjanjikan.
Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah, Tahun 2025 menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan data realisasi kinerja tahun 2024 yang mencerminkan peningkatan akuntabilitas yang lebih baik dari B(68,70) menjadi BB(70,6). Secara umum realisasi kinerja pada indikator ini mengalami kenaikan dan mencapai target kinerja yang diperjanjikan dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data awal.
Sasaran 3: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Indikator Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat, Tahun 2025 mempertahankan realisasi capaian 100% dan sama dengan data realisasi kinerja tahun 2024 yaitu 100%. Secara umum realisasi kinerja pada indikator ini sama dengan realisasi tahun sebelumnya dan mencapai target kinerja yang diperjanjikan.
Sasaran 4: Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum
Indikator Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial, Tahun 2025 mempertahankan realisasi capaian 100% dan sama dengan data realisasi kinerja tahun 2024 yaitu 100%. Dimana seluruh aduan yang dilaporkan dapat ditangani seluruhnya. Secara umum realisasi kinerja pada indikator ini sama dengan realisasi tahun sebelumnya dan mencapai target kinerja yang diperjanjikan.

1. 1. 1. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Medan Amplas Tahun 2025 – 2029 seperti dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah Renstra 2025 -2029

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target jangka Menengah	Realisasi Kinerja
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target jangka Menengah	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (88,4)	A (89,86)	-	-	-	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (71,5)	BB (70,6)	-	-	-	-
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%	-	-	-	-
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	100%	-	-	-	-

Berdasarkan data pada Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa bahwa pada pelaksanaan Tahun ketiga Rencana Strategis Kecamatan Medan Amplas, dari 4 indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah 3 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat dan Persentase permasalahan/pengaduan/ konflik sosial yang ditangani, sedangkan 1 indikator belum mencapai target jangka menengah pada Renstra.

1. 1. 1. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

1. 1. 1. Dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ Standar Nasinal lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Kecamatan Medan Amplas dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana Tabel berikut:
Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025	Standar Nasional
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (89,86)	-	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (70,6)	-	-
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	-	-
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	-	-

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Kecamatan Medan Amplas tidak dapat disandingkan dengan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, karena Kecamatan Medan Amplas merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

1. 1. 1. Dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, benchmark kinerja menjadi salah satu pendekatan yang efektif. Benchmark kinerja merupakan proses membandingkan kinerja suatu organisasi dengan standar tertentu atau organisasi lain yang telah mencapai hasil yang lebih baik. Tujuan dari benchmarking ini adalah untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, serta peluang perbaikan sehingga organisasi dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Benchmark kinerja memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek operasional. Dengan melakukan perbandingan terhadap organisasi lain yang lebih unggul, suatu institusi dapat menemukan cara kerja yang lebih baik serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, benchmarking juga membantu dalam mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pada Laporan Kinerja tahun 2025 ini, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan melakukan Benchmarking ke Laporan Kinerja Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja yang memiliki indikator yang sama pada tahun 2025. Pemilihan daerah tersebut karena pertimbangan data yang tersedia. Hasil Benchmarking dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 3.5 PEBANDINGAN REALISASI KINERJA KEC.MEDAN AMPLAS DENGAN STANDAR NASIONAL LAINNYA (Benchmark Nasional)

NO	Realisasi Kinerja Kecamatan Bekasi Amplas Tahun 2024						NO	Realisasi Kinerja Kecamatan Medan Amplas tahun 2025
NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian			Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Amplas	Nilai AKIPKecamatan Bekasi Amplas (BLPU)	72	62,81	87%		1	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88)	A (89,86)	102%
1		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Layanan Publik dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Amplas	60	60	100%		2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (70,5)	BB (70,6)	100%
2	TerwujudnyaKetertiban, dan Ketentraman masyarakat yang di dukung oleh Kohesi social yang kuat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	8250%	85%	103,05%		3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%	100%
2		Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	71	71	100%		4	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%
	Rata -Rata % Capaian					98%		Rata -Rata % Capaian					100,5

sumber data : publish laporan kinerja instransi pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Amplas Kota Bekasi Tahun 2024

Dari matriks diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Medan Amplas Kota Medan cukup baik dan target yang ditetapkan dalam kondisi wajar.

1. 1. 1. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran kita lihat Tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6. Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Predikat
				91% ≤ 100%	76% ≤ 90%	66% ≤ 75%	51%≤ 65%	≤50 %
				Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	102%	v
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100%	v
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	v
4	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	v

Berdasarkan data pada Tabel 3.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Kecamatan Medan Amplas Tahun 2025 dalam kategori capaian kinerja “sangat tinggi”.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan
Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Pengukuran indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan melakukan survey mandiri di lingkungan Kecamatan Medan Amplas Kota Medan kepada masyarakat dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei kepuasan masyarakat. Adapun survey dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat atas kualitas pelayanan administrasi penunjang yang dilakukan per tri wulan oleh sekretariat Kecamatan Medan Amplas melalui form sebagai berikut:

Berdasarkan penilaian di form tersebut, maka dilakukan perhitungan sesuai dengan cara perhitungan pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

SKM =	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur	x Nilai Penimbang
	Total Unsur yang Terisi

Berdasarkan laporan hasil survey kepuasan masyarakat yang berhasil dicapai di Tahun 2025 adalah sebesar 89,86 dengan kategori “Sangat Baik”, yang terdiri dari:
SKM=32,359x25=89,86

point
Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Keberhasilan pencapaian nilai SKM sebesar 89,86 (kategori “Sangat Baik”) dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sepanjang Tahun 2025 serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemanfaatan hasil SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan penguatan tindak lanjut hasil survei untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat pada periode berikutnya.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah
Definisi: hasil dari evaluasi SAKIP Kecamatan Medan Amplas yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Medan.
Dari Tabel 3.6 di atas, terlihat bahwa sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan predikat capaian kinerja “sangat tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian 100 %, dengan hasil Evaluasi Inspektorat Kota Medan mendapat nilai BB (70,6) dari target nilai SAKIP BB (70,5). Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. 1. pada tahun 2025, realisasi indikator nilai SAKIP Kecamatan Medan Amplas mendapatkan nilai BB (70,6) dari target BB (70,5) dengan capaian 100 %. nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Medan Amplas menunjukkan tren terus naik dari tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6.1 LHE SAKIP Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Tahun 2025

No	Komponen/ Sub Komponen/ kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Tahun)
No	Komponen/ Sub Komponen/ kriteria	Bobot	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	21,00	21,00	21,60
2	Pengukuran kinerja	30	20,40	20,40	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15	9,60	10,80	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,50	16,50	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	65,50	68,70	70,60
Predikat Nilai Akip			B	B	BB

Peningkatan Nilai SAKIP tersebut didukung oleh perbaikan pada komponen Perencanaan Kinerja, yang meningkat dari 21,00 (2023-2024) menjadi 21,60 (2025), dan komponen Pengukuran Kinerja, yang meningkat dari 20,40 (2023-2024) menjadi 21,00 (2025) serta komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang meningkat dari 14,50 (2023) kemudian meningkat menjadi 16,50 (2024) dan menjadi 17,50 (2025).
Namun demikian, komponen Pelaporan Kinerja masih fluktuatif pada nilai 9,60 (2023) naik menjadi nilai 10,80 (2024) dan menurun sedikit nilai 10,50 (2025) sehingga diperlukan penguatan pelaporan kinerja yang berjenjang dari bawah guna meningkatkan kualitas penerapan AKIP secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari Tabel 3.6 di atas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat dalam kategori capaian kinerja “sangat tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian 100% mencapai target kinerja yang diperjanjikan.
Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat
Capaian Kinerja Persentase masyarakat yang mendapatkan manfaat diperoleh dari persentase terealisasinya Rencana Kegiatan Dana Kelurahan yang sudah dianggarkan, Target Kinerja Pengguna Dana Kelurahan diperoleh dari kegiatan dan anggaran yang telah dianggarkan.
Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui Program pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan 2 sub kegiatan antara lain Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dan Perwal Nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan terhadap Perwal Nomor 44 Tahun 2021.
Capaian masyarakat yang mendapatkan manfaat dihitung dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
%=% Capaian Masyarakat penerima manfaat sarprasa+% Capaian masyarakat penerima manfaat pemasyb2

a=Jumlah masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahanJumlah target masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahan x100%

=45 KK45 KKx100%=100%

b=Jumlah masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Jumlah target masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan x100%

= 859 orang 859 orang x 100%=100%

%=100%+ 100% 2=100%

Pada capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat dalam kategori berhasil, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%.
Terlaksananya Capaian sarpras 100% dan capaian pemberdayaan masyarakat 100% dimana hal ini dilatarbelakangi oleh perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan kepemimpinan yang konsisten serta pekerjaan yang terukur sesuai dengan taget yang diharapkan. Selanjutnya terlaksananya aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dan adanya komunikasi yang baik antara Pihak Kelurahan dan Masyarakat/ Kelompok Masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Pengelola Dana Kelurahan sudah mendapatkan Pelatihan dan pengalaman sehingga hasilnya lebih maksimal.
Meskipun capaian indikator telah mencapai target secara penuh, ke depan diperlukan penguatan evaluasi terhadap kualitas dan keberlanjutan manfaat yang diterima masyarakat, agar capaian kinerja tidak hanya terukur dari sisi kuantitas, tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan program.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum
Indikator Kinerja Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial
Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dihitung dari jumlah permasalahan yang ditangani dibagi dengan permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan/diidentifikasi. Capaian kinerja sasaran permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani ditampung dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani: diperoleh dari Laporan/ Aduan yang masuk ke Kecamatan dan sudah ditangani, Total Jumlah Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial: diperolah dari Laporan/Surat Masuk Aduan yang masuk ke Kecamatan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
%=Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditanganiTotal Jumlah Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosialx100%

=6 Kasus6 Kasusx100%=100%

Pada capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dalam kategori berhasil, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%.
Terlaksananya Penanganan permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan/identifikasi 100%, karena adanya gerak cepat yang dilakukan oleh Camat beserta jajarannya dalam menangani konflik sosial yang terjadi di masyarakat dan Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Camat dan Jajarannya dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menangani permasalahan warga:
Adapun kegiatan yang mendukung yakni:
1. Menangani aduan ataupun keluhan warga
2. Menindaklanjuti aduan konflik sesama warga dan mencari solusi terbaik untuk pihak yang mempunyai konflik.
3. Adanya Posko Trantibum di setiap Kelurahan dan Kecamatan
4. Posko Penertiban Hari-hari besar Keagamaan
5. Pencegahan Gangguan Ketentraman

Meskipun capaian kinerja telah mencapai target secara optimal, ke depan tetap diperlukan penguatan upaya pencegahan, penataan dan pendokumentasian yang lebih sistematis, serta evaluasi kualitas penanganan secara berkelanjutan guna mengantisipasi potensi peningkatan jumlah dan kompleksitas permasalahan sosial sekaligus menjaga keberlanjutan dan kualitas capaian kinerja yang telah dicapai.

1. 1. 1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Medan Amplas dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Medan Amplas adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2025 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.
Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut Tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Medan Amplas dalam pelaksanaan program kegiatan:

Tabel 3.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran						% Efektifitas
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88)	A (89,86)	102%	5.272.390.591		5.140.415.181		97,50%		104,62%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (70,5)	BB (70,6)	100%	22.636.684.840		19.850.286.793,90		87,69%		114,04%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%	100%	1.650.411.650		1.019.327.018		61,76%		161,91%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	100%	100%	536.238.100		508.217.300		94,77%		105,51%
	Jumlah						30.095.725.181		26.518.246.292,90		88,11%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Medan Amplas terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 102% dan capaian anggaran 97,50%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 2,5% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 104,62%;
Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 87,69%, menunjukkan efisiensi anggaran 12,31% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 114,04%;
Indikator Persentase Masyarakat yang mendapat manfaat dengan capaian kinerja 100 % dan capaian anggaran 61,76%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 38,24% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 161,91%;
Indikator Persentase permasalahan/pengaduan/ konflik sosial yang ditangani dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 94,77%, menunjukkan efisiensi anggaran 5,23% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 105,51%.

1. 1. 1. Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja dalam Penyesuaian Anggaran

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Medan Amplas Tahun 2025 telah dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyesuaian anggaran perangkat daerah, baik pada penyusunan DPA maupun DPA Perubahan. Analisis capaian indikator kinerja digunakan untuk menilai efektivitas program dan kegiatan serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penganggaran.
Program dan kegiatan dengan capaian kinerja sangat tinggi dipertahankan dan diarahkan untuk penguatan kualitas output dan outcome, sedangkan kegiatan dengan capaian kinerja yang relatif stagnan dilakukan penyesuaian melalui pengaturan kembali alokasi anggaran, penajaman fokus kegiatan, serta realokasi anggaran pada DPA Perubahan agar lebih mendukung pencapaian sasaran strategis.
Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja tersebut tercermin pada efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana ditunjukkan dalam analisis perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, dimana capaian kinerja sebesar 100% dapat dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dari pagu, sehingga menunjukkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

1. 1. 1. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Disamping itu juga analisis bermakna/memiliki makna dan mampu menjawab pertanyaan yang telah diduga sebelumnya. Analisis terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Medan Amplas sebagai berikut:

Tabel 3.8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	capaian	Program	Indikator kInerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	102%	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	102%	102%	Meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dan pelayanan publik
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas layanan administrasi penunjang Urusan Pemerintahan PD
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
4	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas layanan ketentraman dan ketertiban umum
4			100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas layanan Urusan Pemerintahan Umum

Berdasarkan Tabel 3.8 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan
Indikator : Indeks Kepuasan masyarakat, dengan target Nilai B (86) telah Berhasil terealisasi dengan nilai A (89,86) atau tercapai 102% . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Nilai Sakip Perangkat Daerah, dengan target Nilai BB (70,5) telah Berhasil terealisasi nilai BB (70,6) atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 3: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Indikator : Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat, dengan target 100% telah Berhasil terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100% . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran 4 : Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum
Indikator : Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani, dengan target 100% telah Berhasil terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. 1. 1. Upaya Perbaikan Pada perencanaan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Medan Amplas pada Tahun 2025 melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan Tahun berikutnya, yaitu:
Sasaran 1: Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan

Mengoptimalkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi ASN di Kecamatan dan Kelurahan guna meningkatkan kualitas pelayanan;
Meningkatkan kualitas pelayanan pendukung administrasi perkantoran untuk menunjang kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi guna mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel.

Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Meningkatkan capaian kinerja pada komponen penilaian SAKIP, khususnya pada komponen pengukuran kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Kota Medan terkait hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Medan Amplas secara berkelanjutan;
Membuat Regulasi Khusus dengan menyusun regulasi atau kebijakan internal yang mengatur pemanfaatan hasil kinerja sebagai salah satu kriteria utama dalam promosi dan atau rotasi jabatan
Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

Sasaran 3: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan daerah guna merumuskan dan menyelaraskan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat;
Mendorong sinergi pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sasaran 4: Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum

Meningkatkan kualitas koordinasi internal dan lintas instansi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan;
Meningkatkan kualitas pelayanan pendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum di lingkungan Kecamatan Medan Amplas

4.2 REALISASI KEUANGAN

Pagu anggaran belanja Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Tahun 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 30.095.725.181 (Tiga Puluh Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.518.246.292,90 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Sembilan Rupiah) dan mengalami penurunan dibanding tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.307.750.173.00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 27.524.867.860,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh rupiah), sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Kecamatan Medan Amplas Kota Medan TA. 2024 dan TA 2025

No	Uraian	Anggaran 2024	Realsasi 2024	Capaian (%)	Sisa	No	Uraian	Anggaran 2025	Realsasi 2025	Capaian (%)	Sisa
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.624.494.986	14.157.896.649	90,61%	1.466.598.337	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.461.791.983	19.719.843.985	87,79%	2.741.947.998
01:01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.664.888.139	13.207.846.484	90,06%	1.457.041.655	01:01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.809.805.435	13.168.961.934	90,06%	2.640.843.501
01:01:01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.664.888.139	13.207.846.484	90,06%	1.457.041.655	01:01:01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.604.475.435	12.976.351.934	83,16%	2.628.123.501
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	205.330.000	192.610.000	93,81%	12.720.000
01:02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0%	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0%	0
01:02:01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0,00%	0	01:02:01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0,00%	0
		0	0	0,00%	0	01:01:02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0,00%	0
01:03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.893.382	149.595.224	98,81%	298.158	01:03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.200.908	113.249.020	98,81%	3.951.888
01:03:01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.985.000	99,85%	15.000	01:03:01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.014.585	9.989.000	99,74%	25.585
01:03:02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.005.262	14.968.000	99,75%	37.262	01:03:02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.012.723	9.937.500	99,25%	75.223
01:03:03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.279.724	50.279.724	100,00%	0	01:03:03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.737.600	36.282.520	93,66%	2.455.080
01:03:04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.396	29.827.500	99,42%	172.896	01:03:04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.036.000	36.910.000	97,04%	1.126.000
01:03:05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.608.000	44.535.000	99,84%	73.000	01:03:05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.400.000	20.130.000	98,68%	270.000
01:04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.986.375	197.285.000	98,65%	2.701.375	01:04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0,00%	0
01:04:01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.986.375	197.285.000	98,65%	2.701.375	01:04:01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0
01:05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.016.140	300.192.341	98,10%	5.823.799	01:05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.181.898.640	6.120.986.259	99,01%	60.912.381
01:05:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.689.700	48.865.901	89,35%	5.823.799	01:05:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.288.600	47.263.959	71,30%	19.024.641
01:05:02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.326.440	251.326.440	100,00%	0	01:05:02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.115.610.040	6.073.722.300	99,32%	41.887.740
01:06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.710.950	302.977.600	99,76%	733.350	01:06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.887.000	316.646.772	89,73%	36.240.228
01:06:01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.103.950	212.767.600	99,84%	336.350	01:06:01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	262.660.000	226.776.792	86,34%	35.883.208
01:06:02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.380.000	30.210.000	99,44%	170.000	01:06:02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	29.910.000	99,70%	90.000
01:06:03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.227.000	60.000.000	99,62%	227.000	01:06:03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.227.000	59.959.980	99,56%	267.020
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.352.811.145	11.236.235.867	98,97%	116.575.278	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.272.390.591	5.140.415.181	97,50%	131.975.410
02:01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	151.989.412	145.570.000	95,78%	6.419.412	02:01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96.366.100	85.980.000	89,22%	10.386.100
02:01:01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	46.820.852	46.520.000	99,36%	300.852	02:01:01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	46.920.000	46.200.000	98,47%	720.000
02:01:02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	105.168.560	99.050.000	94,18%	6.118.560	02:01:02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.446.100	39.780.000	80,45%	9.666.100
02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.391.675.980	3.288.897.920	96,97%	102.778.060	02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.391.675.980	3.380.664.045	99,68%	11.011.935
02:02:01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.391.675.980	3.288.897.920	96,97%	102.778.060	02:02:01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.391.675.980	3.380.664.045	99,68%	11.011.935
02:03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.945.739.875	1.945.343.300	99,98%	396.575	02:03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	8.620.000	8.620.000	100,00%	0
02:03:01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.945.739.875	1.945.343.300	99,98%	396.575	02:03:01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8.620.000	8.620.000	100,00%	0
02:04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.863.405.878	5.856.424.647	99,88%	6.981.231	02:04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.775.728.511	1.665.151.136	93,77%	110.577.375
02:04:01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.863.405.878	5.856.424.647	99,88%	6.981.231	02:04:01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.775.728.511	1.665.151.136	93,77%	110.577.375
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	152.643.982	143.890.000	94,27%	8.753.982	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	251.990.000	240.055.000	95,26%	11.935.000
03:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	76.722.982	76.020.000	99,08%	702.982	03:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	76.720.000	75.250.000	98,08%	1.470.000
03:02:01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	76.722.982	76.020.000	99,08%	702.982	03:02:01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	76.720.000	75.250.000	98,08%	1.470.000
03:04	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	75.921.000	67.870.000	89,40%	8.051.000	03:04	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	175.270.000	164.805.000	94,03%	10.465.000
03:04:01	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	25.001.000	19.990.000	79,96%	5.011.000	03:04:01	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	124.350.000	116.925.000	94,03%	7.425.000
03:04:02	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.920.000	47.880.000	94,03%	3.040.000	03:04:02	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.920.000	47.880.000	94,03%	3.040.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	357.585.822	323.690.000	90,52%	33.895.822	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	381.238.100	353.227.300	92,65%	28.010.800
04:01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	357.585.822	323.690.000	90,52%	33.895.822	04:01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	381.238.100	353.227.300	92,65%	28.010.800
04:01:01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	85.701.278	81.600.000	95,21%	4.101.278	04:01:01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	85.242.500	66.442.500	95,21%	18.800.000
04:01:02	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	271.884.544	242.090.000	89,04%	29.794.544	04:01:02	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	295.995.600	286.784.800	89,04%	9.210.800
04:01:03	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0		0	04:01:03	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0	0,00%	0
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	167.650.000	167.650.000	100,00%	0	5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	155.000.000	154.990.000	100,00%	10.000
05:01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	117.600.000	117.600.000	100,00%	0	05:01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	117.600.000	117.600.000	100,00%	0
05:01:01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	117.600.000	117.600.000	100,00%	0	05:01:01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	117.600.000	117.600.000	100,00%	0
05:02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.050.000	50.050.000	100,00%	0	05:02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	37.400.000	37.390.000	99,97%	10.000
05:01:02	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50.050.000	50.050.000	100,00%	0	05:01:02	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	37.400.000	37.390.000	100,00%	10.000
	TOTAL KECAMATAN	27.655.185.935	26.029.362.516	94,12%	1.625.823.419		T O T A L	28.522.410.674	25.608.531.466	89,78%	2.913.879.208
KELURAHAN AMPLAS		237.860.107	216.005.460		6.173.956			225.089.212	126.254.520		98.834.692
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	59.197.417	53.559.861	90,48%	5.637.556	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	25.129.412	15.838.027	63,03%	9.291.385
01:01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.997.417	9.488.997	94,91%	508.420	01:01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.991.812	7.973.732	66,49%	4.018.080
01:01:01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.997.417	9.488.997	94,91%	508.420	01:01:01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.999.812	5.373.732	89,57%	626.080
						01:01:02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.992.000	2.600.000	43,39%	3.392.000
01:02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.200.000	44.070.864	89,57%	5.129.136	01:02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.137.600	7.864.295	59,86%	5.273.305
01:02:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000	8.070.864	61,14%	5.129.136	01:02:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.137.600	7.864.295	59,86%	5.273.305
01:02:02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000	100,00%	0
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	178.662.690	162.445.599	90,92%	536.400	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	199.959.800	110.416.493	55,22%	89.543.307
02:01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	178.662.690	162.445.599	90,92%	536.400	02:01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	199.959.800	110.416.493	55,22%	89.543.307
						02:01:01
02:01:02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Besar	178.662.690	162.445.599	97,72	536.400	02:01:02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	199959800	110416493	55,22%	89543307
KELURAHAN BANGUN MULIA		233.142.546	210.728.699		22.413.847			218.266.184	130.696.344		87.569.840
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	52.281.546	50.964.150	97,48%	1.317.396	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	18.298.184	13.060.550	71,38%	5.237.634
01:01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.981.546	9.887.150	99,05%	94.396	01:01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.998.184	10.329.050	86,09%	1.669.134
01:01:01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.981.546	9.887.150	99,05%	94396	01:01:01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.998.184	5.389.050	89,84%	609134
						01:01:02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	4.940.000	82,33%	1060000
01:02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.300.000	41.077.000	97,11%	1.223.000	01:02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.300.000	2.731.500	43,36%	3.568.500
01:02:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.300.000	5.077.000	80,59%	1.223.000	01:02:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.300.000	2.731.500	43,36%	3.568.500
01:02:02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000	100,00%	0
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	180.861.000	159.764.549	88,34%	21.096.451	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	199.968.000	117.635.794	58,83%	82.332.206
02:01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	180.861.000	159.764.549	88,34%	21.096.451	02:01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	199.968.000	117.635.794	58,83%	82.332.206
02:01:01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Besar	109.384.000	91.181.249	83,36%	18.202.751	02:01:01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Besar	138.051.000	111.774.994	80,97%	26.276.006
02:01:02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Besar	71.477.000	68.583.300	95,95%	2.893.700	02:01:02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	61917000	5860800	9,47%	56.056.200
KELURAHAN HARJOSARI I		247.363.454	243.381.454		3.982.000			228.268.239	137.110.247		91.157.992
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	70.430.754	70.119.719	99,56%	311.035	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	28.790.239	28.382.547	98,58%	407.692
01:01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.010.754	9.860.800	98,50%	149.954	01:01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.001.039	5.675.597	94,58%	325.442
01:01:01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.010.754	9.860.800	98,50%	149.954	01:01:01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.001.039	5.675.597	94,58%	325.442
						01:01:02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0
01:02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.420.000	60.258.919	99,73%	161.081	01:02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.789.200	22.706.950	99,64%	82.250
01:02:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.420.000	24.258.919	99,34%	161.081	01:02:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.789.200	22.706.950	99,64%	82.250
01:02:02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000	100,00%	0						0
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	176.932.700	173.261.735	97,93%	3.670.965	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	199.478.000	108.727.700	54,51%	90.750.300
02:01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	176.932.700	173.261.735	97,93%	3.670.965	02:01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	199.478.000	108.727.700	54,51%	90.750.300
						02:01:01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Besar	38.670.000	0	0,00%	38.670.000
02:01:02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Besar	176.932.700	173.261.735	97,93%	3.670.965	02:01:02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160808000	108727700	67,61%	52.080.300
KELURAHAN HARJOSARI II		246.810.415	226.823.251		19.987.164			228.807.150	142.809.987		85.997.163
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	65.920.457	60.633.511	91,98%	5.286.946	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	28.807.700	21.602.997	74,99%	7.204.703
01:01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.000.457	9.942.458	99,42%	57.999	01:01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.000.000	11.067.960	92,23%	932.040
01:01:01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.457	9.942.458	99,42%	57.999	01:01:01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	5.622.960	93,72%	377.040
						01:01:02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	5.445.000	90,75%	555.000
01:02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.920.000	50.691.053	90,65%	5.228.947	01:02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.807.700	10.535.037	62,68%	6.272.663
01:02:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.920.000	14.691.053	73,75%	5.228.947	01:02:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.807.700	10.535.037	62,68%	6.272.663
01:02:02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000	100,00%	0
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	180.889.958	166.189.740	91,87%	14.700.218	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	199.999.450	121.206.990	60,60%	78.792.460
02:01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	180.889.958	166.189.740	91,87%	14.700.218	02:01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	199.999.450	121.206.990	60,60%	78.792.460

02:01:02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Besar	180.889.958	166.189.740	91,87%	14.700.218	02:01:02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	199.999.450	121.206.990	60,60%	78.792.460
KELURAHAN SITIREJO II		217.021.350	164.438.070		52.583.280			224.282.800	196.024.983		28.257.817
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	59.200.000	50.465.710	85,25%	8.734.290	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	25.195.700	18.470.615	73,31%	6.725.085
01:01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.000.000	9.338.900	93,39%	661.100	01:01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.000.000	11.426.107	95,22%	573.893
01:01:01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	9.338.900	93,39%	661.100	01:01:01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	5.921.119	98,69%	78.881
						01:01:02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	5.504.988	91,75%	495.012
01:02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.200.000	41.126.810	83,59%	8.073.190	01:02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.195.700	7.044.508	53,38%	6.151.192
01:02:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000	5.126.810	38,84%	8.073.190	01:02:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.195.700	7.044.508	53,38%	6.151.192
01:02:02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000	100,00%	0
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	157.821.350	113.972.360	72,22%	43.848.990	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	199.087.100	177.554.368	89,18%	21.532.732
02:01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	157.821.350	113.972.360	72,22%	43.848.990	02:01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	199.087.100	177.554.368	89,18%	21.532.732
						02:01:01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Besar	138.545.550	122.298.655	88,27%	16.246.895
02:01:02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Besar	157.821.350	113.972.360	72,22%	43.848.990	02:01:02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.541.550	55.255.713	91,27%	5.285.837
KELURAHAN SITIREJO III		238.886.366	212.166.015		26.720.351			225.127.675	116.172.193		108.955.482
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	59.213.866	50.923.210	86,00%	8.290.656	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	25.198.175	14.294.850	56,73%	10.903.325
01:01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.013.866	9.254.300	92,41%	759.566	01:01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.002.475	8.229.920	68,57%	3.772.555
01:01:01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.013.866	9.254.300	92,41%	759.566	01:01:01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.002.475	5.629.920	93,79%	372.555
						01:01:02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	2.600.000	43,33%	3.400.000
01:02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.200.000	41.668.910	84,69%	7.531.090	01:02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.195.700	6.064.930	45,96%	7.130.770
01:02:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000	5.668.910	42,95%	7.531.090	01:02:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.195.700	6.064.930	45,96%	7.130.770
01:02:02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000	100,00%	0
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	179.672.500	161.242.805	89,74%	18.429.695	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	199.929.500	101.877.343	50,96%	98.052.157
02:01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	179.672.500	161.242.805	89,74%	18.429.695	02:01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	199.929.500	101.877.343	50,96%	98.052.157
02:01:01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Besar	85.244.000	71.640.555	84,04%	13.603.445	02:01:01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Besar	84.123.000		0,00%	84.123.000
02:01:02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Besar	94.428.500	89.602.250	94,89%	4.826.250	02:01:02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	115.806.500	101.877.343	87,97%	13.929.157
KELURAHAN TIMBANG DELI		231.480.000	221.962.395		9.517.605			223.473.247	60.646.553		162.826.694
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	57.325.000	53.559.150	93,43%	3.765.850	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	23.473.447	18.793.223	80,06%	4.680.224
01:01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.000.000	9.917.200	99,17%	82.800	01:01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.873.497	9.237.785	77,80%	2.635.712
01:01:01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	9.917.200	99,17%	82.800	01:01:01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.873.497	3.877.785	66,02%	1.995.712
						01:01:02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	5.360.000	89,33%	640.000
01:02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.325.000	43.641.950	92,22%	3.683.050	01:02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.599.950	9.555.438	82,37%	2.044.512
01:02:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.325.000	7.641.950	67,48%	3.683.050	01:02:01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.599.950	9.555.438	82,37%	2.044.512
01:02:02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000	100,00%	0
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	174.155.000	168.403.245	96,70%	5.751.755	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	199.999.800	41.853.330	20,93%	158.146.470
02:01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	174.155.000	168.403.245	96,70%	5.751.755	02:01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	199.999.800	41.853.330	20,93%	158.146.470
02:01:01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Besar	5.100.000	5.100.000	100,00%	0
02:01:02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Besar	169.055.000	163.303.245	96,60%	5.751.755	02:01:02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	199.999.800	41.853.330	20,93%	158.146.470
	TOTAL KELURAHAN	1.652.564.238	1.495.505.344	90,50%	141.378.203		T O T A L	1.573.314.507	909.714.827	57,82%	663.599.680
	TOTAL SELURUH	29.307.750.173	27.524.867.860	93,92%	1.767.201.622		T O T A L	30.095.725.181	26.518.246.293	88,11%	3.577.478.888

BAB IV

PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Medan Amplas Kota Medan merupakan media komunikasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Media komunikasi ini menjadi sangat penting karna berfungsi untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Medan Amplas Kota Medan pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tahun 2025-2029. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Medan Amplas Kota Medan pada masa yang akan datang.
Keberhasilan capaian kinerja Kecamatan Medan Amplas Kota Medan pada tahun 2025 dengan 5 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan, rata-rata capaian kinerja Kecamatan Medan Amplas pada Tahun 2025 mencapai 100,5% dan masuk dalam kategori peringkat capaian kinerja “Sangat Tinggi”, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 dengan 5 Program, 14 Kegiatan, 26 Sub Kegiatan sebesar 102,5%.

4.2 KENDALA PELAKSANAAN

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan pada Tahun 2025 melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan target capaian kinerja masing-masing. Dari seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Tahun 2025–2029, kinerja Kecamatan Medan Amplas Kota Medan pada Tahun 2025 menunjukkan kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” pada seluruh indikator kinerja.
Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut masih dihadapi beberapa kendala, antara lain:

Kualitas sumber daya manusia perencana yang masih perlu ditingkatkan.
Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung perencanaan yang berdampak pada kurang akuratnya penetapan target kinerja.
Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap seluruh proses perencanaan pembangunan.
Belum sepenuhnya optimalnya penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya terkait kepatuhan terhadap jadwal waktu pada setiap tahapan perencanaan.
Sering terjadinya perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan, termasuk penyesuaian dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang modul perencanaannya belum sepenuhnya mendukung fungsi penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan.
Tingginya beban tugas perencana akibat pelaksanaan pekerjaan yang datang secara bersamaan, baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, maupun penatausahaan.

Untuk itu, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan akan berupaya untuk:

Menyusun jadwal perencanaan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan seluruh tahapan perencanaan sampai dengan evaluasi.
Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur, khususnya yang menangani perencanaan.
Memperkuat kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya.
Melaksanakan rapat koordinasi secara rutin untuk membahas perkembangan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana kerja.
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan secara berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil kegiatan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Medan Amplas Kota Medan ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kota Medan. Diharapkan pula pada tahun mendatang kinerja Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas dan fungsi Kecamatan Medan Amplas Kota Medan.

Medan, Januari 2025
Plt Camat Medan Amplas

FERNANDA, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 19781124 199711 1 001

Program

LKjIP Kecamatan Medan Amplas Tahun 2025

KATA PENGANTAR

1.3 ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN UTAMA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan Medan Amplas

Terwujudnya Pelayanan Prima yang Bersih, Kondusif Membangun, Beridentitas dan Berkah